STRATEGI ATASI KEMISKINAN LEWAT KEBIJAKAN EKONOMI

        Kemiskinan merupakan persoalan yang terus menjadi masalah di Indonesia. Masalah ini tidak hanya dikarenakan kurangnya pendapatan, tetapi juga sangat menyangkut sumber daya, kesempatan kerja serta fasilitias dasar. Oleh karena itu, solusi yang ditempuh masih kurang kalua hanya mengandalkan bantuan secara langsung seperti bantuan berupa tunai dan lain-lain. Maka dari itu perlu strategi ekonomi yang lebih komprehensif. Kebijakan ekonomi mempunyai peran yang sangat penting untuk mengatasi kemiskinan ini karena dapat mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri. Jika kebijakan dirancang dengan memfokuskan pada golongan bawah atau miskin, maka upaya mengatasi kemiskinan akan menjadi lebih efektif. Dengan demikian, strategi pengentasan kemiskinan harus menempatkan kebijakan ekonomi sebagai instrumen utama.

        Salah satu instrumen yang dapat digunakan yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang dikelola dengan baik akan dapat memperkecil kesenjangan. Melalui pengelolaan anggaran negara, pemerintah dapat menyalurkan dana ke sektor-sektor yang besentuhan secara langsung dengan masyarakat miskin. Program seperti subsidi pendidikan, subsidi adalah contoh nyata bahwa kebijakan fiscal bisa digunakan untung mengurangi beban masyarakat miskin. Namun, jika kurangnya pengawasan yang ketat, anggaran sering tidak tepat sasaran. 

        Selain fiskal, kebijakan moneter juga dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Stabilitas harga juga sangat penting karena inflasi yang tinggi secara tidak langsung akan menurunkan daya beli masyarakat. Jika keperluan kebutuhan semakin mahal, kelompok miskin yang paling kena dampaknya. Oleh karena itu, pengendalian inflasi serta peningkatan akses masyarakat pada layanan keuangan menjadi agenda penting. Contohnya seperti pogram kredit mikro yang memungkinkan masyarakat miskin mengembangkan usaha produktif dan keluar dari ketergantungan bantuan dari pemerintah. Kebijakan moneter yang berpihak pada masyarakat kecil mampu menjadi alat yang ampuh untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia

        Sejalan dengan kebijakan inflasi dan moneter tersebut, pemerintah juga telah merumuskan percepatan penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2016 dipetakan empat strategi dasar yaitu memperluas cakupan perlindungan social, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, memberdayakan kelompok miskin, dan menciptakan pembangunan yang merata. Strategi ini dibagi dalam tiga klister, yaitu bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penguatan usaha mukro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dilakukan bukan hanya memberi bantuan sementara saja, tetapi juga untuk membangun kemandirian dalam jangka panjang.

        Namun, Strategi dari pemerintah tersebut tidak akan efektif tanpa partisipasi dari masyarakat melalui pemberdayaan. Bantuan hanya bersifat sementara, sementara pemberdayaan dapat menciptakn perubahan dalam kurun waktu yang panjang. Masyarakat yang diberi pelatihan keterampilan, modal untuk membuka usaha akan lebih mandiri secara ekonomi. Masyarakat miskin harus menjadi subjek pembangunan bukan sekadar penerima manfaat. Dengan pemberdayaan, masyarakat diharapkan mampu untuk menciptakan peluang sendiri dan memiliki posisi tawar yang lebih baik lagi dalam sistem ekonomi. Hal ini membuat kebijkakan ekonomi akan benar-benar berpihak pada mereka yang membutuhkan.

        Untuk memperkuat strategi tersebut, pembangunan infrastruktur bisa menjadi langkah yang penting. Jalan, Listrik, transportasi dan jaringan komunikasi dapat membuka akses masyarakat ke pasar dan sumber daya ekonomi. Infrastruktur tidak hanya memperlancar distribusi barang, tapi akan menciptakan lapangan pekerjaan yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Pembangunan wilayah yang terpencil dengan infrastruktur memadaiakan memperkecil kesenjangan antarwilayah, oleh karena itu pembangunan infrastruktur mendukung strategi fiskal, moneter, pemberdayaan dan pembangunan manusia secara terpadu. Infrastuktur akan menjembatani kebijakan ekonomi dengan kebutuhan nyata masyarakat miskin.

        Keseluruhan strategi tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan setengah-setengah. Kebijakan fiskal, moneter, strategi pemerintah, pemberdayaan, pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur harus dijalankan secara terpadu dan urut. Pemerintah berperan sebagai penggerak utama, namun partisipasi masyarakat juga sangat berpengaruh untuk menentukan keberhasilan. Tanpa niat dan komitmen yang tinggi, program tidak akan memberi dampak signifigkan, dengan komitmen yang tinggi, konsistensi kebijakan, serta keberpihakan pada kelompok miskin, pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan. Pada akhirnya, kebijakan ekonomi yang iklusif akan membawa masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih adil.

Ditulis oleh Muhammad Ainur Rofiq (PE 2025 B)

Referensi:

• Huraerah, A. (2013). Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 12(1), 3-13. 
• Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 72-82.
• Septiadi, D., & Suparyana, P. K. (2019). Pengaruh Kebijakan Perberasan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal terhadap Kemiskinan di Indonesia. Optimal: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 13(2), 84-96.
• https://www.freepik.com/free-photo/man-sitting-beggars-with-homeless-please-help-message_8351846.htm#fromView=search&page=1&position=19&uuid=c15ba872-6964-4a4f-95f0-d5540db564b6&query=poverty