Tantangan Ekonomi Mikro Indonesia 2025: Ketimpangan, Digitalisasi, dan Daya Beli

Pada tahun 2025, perekonomian mikro Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan terkait dengan ketidakadilan sosial, transformasi digital, dan daya beli masyarakat. Meski pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan stabil antara 5,1–5,3%, masalah pada tingkat mikro tetap memerlukan perhatian yang mendalam. Ketidakadilan ekonomi, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, masih menjadi tantangan yang menghalangi pertumbuhan yang merata.
Sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebagai fondasi utama ekonomi mikro Indonesia juga menghadapi tantangan signifikan. Salah satu masalah dasar adalah rendahnya adopsi teknologi digital oleh pelaku UMKM. Walaupun program seperti "Gerakan UMKM Go Digital" telah diluncurkan beberapa tahun belakangan, banyak UMKM mengalami tantangan dalam mengadopsi teknologi karena rendahnya tingkat literasi digital dan terbatasnya akses terhadap infrastruktur internet yang baik di daerah terpencil. Situasi ini mengakibatkan UMKM menghadapi tantangan dalam bersaing di pasar baik lokal maupun global, yang pada gilirannya menurunkan sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Selain itu, inflasi pada harga makanan juga merupakan tantangan besar lainnya yang secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat. Ketergantungan tinggi pada impor bahan makanan menyebabkan harga berfluktuasi secara liar. Ketegangan geopolitik global dan perubahan iklim memperburuk situasi, menyebabkan kenaikan harga komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan gula. Menurut informasi dari Kementerian Perdagangan, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional naik rata-rata 5% pada enam bulan pertama tahun 2025, yang memberi dampak signifikan untuk masyarakat berpendapatan rendah.
Tantangan tambahan muncul di sektor pertanian, yang selama ini berfungsi sebagai pilar utama bagi banyak masyarakat pedesaan. Kinerja petani kecil semakin menurun akibat kurangnya akses terhadap teknologi pertanian modern, benih berkualitas, dan pupuk yang terjangkau. Hilirisasi produk pertanian yang saat ini sedang diusulkan pemerintah juga menghadapi tantangan berupa minimnya infrastruktur transportasi dan proses birokrasi yang rumit. Sektor ini sesungguhnya memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan pendapatan para petani kecil serta mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis yang lebih proaktif. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan mencakup peningkatan keterampilan digital bagi UMKM, perbaikan jaringan distribusi pangan untuk menekan inflasi, serta penguatan institusi lokal guna meningkatkan akses petani terhadap teknologi modern. Keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional juga adalah faktor kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh dan menyeluruh. Melalui pendekatan holistik, persoalan ekonomi mikro di Indonesia dapat diatasi, sehingga memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Ditulis oleh Reva Putri Dewanggi (PE 2024 I)
Referensi:
Badan Usaha Statistic (BPS). (2025). Laporan Ekonomi Indonesia 2025
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). Digitalisasi UMKM untuk Ekonomi Berkelanjutan
Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. (2025) Harga Pangan Nasional Dan Tantangan Stabilitas Ekonomi
CORE Indonesia. (2025). Hirilisasi dan Produktivitas Petani.